MLC

8 Posts
Ahli TPPU dan Cara Mengungkap Kasus Money Laundering

Ahli TPPU dan Cara Mengungkap Kasus Money Laundering

  MLC - Ahli adalah seseorang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman yang diterima oleh hakim. Hakim dapat mempertimbangkan opini ahli tentang bukti atau fakta yang ada di dalam sidang. Pendapat seorang ahli juga dibutuhkan jika terjadi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering. Tindakan pencucian uang bertujuan adalah menyembunyikan uang yang diperoleh dari para mafia dengan strategi menggabungkan uang hasil kejahatan dengan uang yang diperoleh secara sah. Ardhian Dwiyoenanto selaku ahli TPPU dari PPATK mengemukakan cara kerja ahli TPPU dalam proses penegakan hukum dari hulu ke hilir. “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan…
Read More
Putusan Inkracht PN Jakpus Ungkap Skandal Dana Hibah: DK PWI Menang, Jalan Terbuka bagi KPK Proses Dugaan Korupsi Hendry Bangun Cs

Putusan Inkracht PN Jakpus Ungkap Skandal Dana Hibah: DK PWI Menang, Jalan Terbuka bagi KPK Proses Dugaan Korupsi Hendry Bangun Cs

MLC, Jakarta – Kemenangan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) dalam perkara gugatan perdata mantan Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuka babak baru dalam pembongkaran dugaan korupsi dana hibah BUMN yang menyeret nama-nama besar dalam tubuh PWI. Putusan ini bukan hanya menegaskan legalitas tindakan DK PWI, tetapi juga menjadi isyarat tegas bahwa penggarongan dana publik tidak bisa ditutup rapat hanya dengan permainan organisasi. Pada Senin, 14 April 2025, PN Jakpus melalui sistem e-court secara resmi menyatakan gugatan Sayid tidak dapat diterima. Putusan yang kini berstatus inkracht atau berkekuatan hukum tetap ini menandai berakhirnya manuver hukum…
Read More
PT BCP Kemplang Pajak PAD di Kabupaten Bangka Tengah?

PT BCP Kemplang Pajak PAD di Kabupaten Bangka Tengah?

MLC- Koba, Bangka Tengah - Tim CBA (Center For Budget Analisis) bersama awak media berangkat ke Bangka Belitung dalam rangka melakukan giat investigasi terkait dugaan tidak adanya pemenuhan kewajiban pajak PT.Bangka Cipta Pratama ( PT BCP ) ke Pemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Bangka Tengah, Rabu ( 16/4/2025 ) Perusahaan PT.Bangka Cipta Pratama ( PT BCP ) perusahaan pengelohan mineral ikutan Zirco yang mendapat Ijin Usaha Produksi (IUP) pada tahun 2019. Namun PT BCP diduga belum pernah menyelesaikan  kewajibannya dalam hal pembayaran retribusi atau pajak kepada Pemda Kabupaten Bangka Tengah terkait keberadaan IUP penambangan Zirkon yang berada di wilayah…
Read More
Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022

Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022

MLC - Jakarta, Komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi sepanjang tahun 2022 patut dipertanyakan. Betapa tidak, peningkatan kasus korupsi yang terjadi secara konsisten menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kian menemui jalan buntu. Hal tersebut setidaknya tergambar dalam rilis terbaru yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan skor yang sangat drastis yakni dari 38 menjadi 34. Penting dicatat bahwa anjloknya skor sebesar 4 poin ini menjadi penurunan yang terburuk sejak era reformasi. Selain itu, hal tersebut juga disertai dengan merosotnya peringkat Indonesia dari…
Read More
PT.Bangka Cipta Pratama Kemplang Pajak PAD di Bangka Tengah?

PT.Bangka Cipta Pratama Kemplang Pajak PAD di Bangka Tengah?

MLC- Koba, Bangka Tengah - Tim CBA (Center For Budget Analisis) bersama awak media berangkat ke Bangka Belitung dalam rangka melakukan giat investigasi terkait dugaan tidak adanya pemenuhan kewajiban pajak PT.Bangka Cipta Pratama ( PT BCP ) ke Pemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Bangka Tengah, Rabu ( 16/4/2025 ) Perusahaan PT.Bangka Cipta Pratama ( PT BCP ) perusahaan pengelohan mineral ikutan Zirco yang mendapat Ijin Usaha Produksi (IUP) pada tahun 2019. Namun PT BCP diduga belum pernah menyelesaikan  kewajibannya dalam hal pembayaran retribusi atau pajak kepada Pemda Kabupaten Bangka Tengah terkait keberadaan IUP penambangan Zirkon yang berada di wilayah…
Read More
Revisi UU Narkotika Kedepankan Hak Asasi Manusia

Revisi UU Narkotika Kedepankan Hak Asasi Manusia

MLC - Jakarta, Pendekatan dalam penegakan hukum terhadap para terpidana kasus narkoba tidak dapat lagi mengandalkan model kriminalisasi, sehingga membutuhkan transformasi ke arah rehabilitasi dan penanganan berbasis HAM Revisi UU yang telah empat kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ini merupakan langkah strategis yang berupaya membuat kerangka hukum yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan zaman. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyampaikan revisi UU Narkotika sejalan dengan visi besar Presiden dalam mewujudkan peradaban bangsa yang lebih maju dan beradab. “Kebetulan hal ini termasuk dalam Asa Cita, baik yang menyangkut tentang HAM maupun tentang narkotika. Ini sudah menjadi…
Read More
Memahami Penyusunan Joint Vebture Agreement yang Tepat

Memahami Penyusunan Joint Vebture Agreement yang Tepat

MLC, Jakarta -Seiring semakin terbukanya interaksi bisnis kerja sama Joint Venture turut meningkat signifikan di Indonesia. Kerja sama Joint Venture antara dua pihak atau lebih ini bertujuan menjalankan suatu proyek atau usaha bersama dengan tujuan tertentu. Dalam perjanjian ini, para pihak sepakat untuk berbagi sumber daya, risiko, keuntungan, dan tanggung jawab sesuai porsi yang telah disepakati. Partner Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK) Law Firm, Dewi Savitri Reni, menjelaskan JV sering disebut sebagai usaha patungan. Dia memaparkan dalam konteks hukum Indonesia, JV merupakan usaha patungan dari dua pemegang saham apabila para pemegang saham tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi. Melihat hal tersebut,…
Read More