Nasional - Money Laundering

Apr

16

2025

0 Comments

By MLC

Putusan Inkracht PN Jakpus Ungkap Skandal Dana Hibah: DK PWI Menang, Jalan Terbuka bagi KPK Proses Dugaan Korupsi Hendry Bangun Cs

Nasional, Kriminaldk pwi, hendry ch bangun cs, kpk, pn jakpus

MLC, Jakarta – Kemenangan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) dalam perkara gugatan perdata mantan Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuka babak baru dalam pembongkaran dugaan korupsi dana hibah BUMN yang menyeret nama-nama besar dalam tubuh PWI. Putusan ini bukan hanya menegaskan legalitas tindakan DK PWI, tetapi juga menjadi isyarat tegas bahwa penggarongan dana publik tidak bisa ditutup rapat hanya dengan permainan organisasi. Pada Senin, 14 April 2025, PN Jakpus melalui sistem e-court secara resmi menyatakan gugatan Sayid tidak dapat diterima. Putusan yang kini berstatus inkracht atau berkekuatan hukum tetap ini menandai berakhirnya manuver hukum…

Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022

Nasionalicw, korupsi, tii

MLC - Jakarta, Komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi sepanjang tahun 2022 patut dipertanyakan. Betapa tidak, peningkatan kasus korupsi yang terjadi secara konsisten menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kian menemui jalan buntu. Hal tersebut setidaknya tergambar dalam rilis terbaru yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan skor yang sangat drastis yakni dari 38 menjadi 34. Penting dicatat bahwa anjloknya skor sebesar 4 poin ini menjadi penurunan yang terburuk sejak era reformasi. Selain itu, hal tersebut juga disertai dengan merosotnya peringkat Indonesia dari…

Revisi UU Narkotika Kedepankan Hak Asasi Manusia

Nasionalbnn, natalius pigai, pegiat ham, revisi uu narkoba

MLC - Jakarta, Pendekatan dalam penegakan hukum terhadap para terpidana kasus narkoba tidak dapat lagi mengandalkan model kriminalisasi, sehingga membutuhkan transformasi ke arah rehabilitasi dan penanganan berbasis HAM Revisi UU yang telah empat kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ini merupakan langkah strategis yang berupaya membuat kerangka hukum yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan zaman. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyampaikan revisi UU Narkotika sejalan dengan visi besar Presiden dalam mewujudkan peradaban bangsa yang lebih maju dan beradab. “Kebetulan hal ini termasuk dalam Asa Cita, baik yang menyangkut tentang HAM maupun tentang narkotika. Ini sudah menjadi…